Carousel Studio

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kali ini gw mau bicara tentang sesuatu yang sudah menyiksa rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan korupsi. Bukan inflasi. Tapi sesuatu yang lo rasain setiap kali mau mudik atau liburan dan buka aplikasi Traveloka, lalu langsung menutup aplikasinya lagi karena tidak sanggup melihat angkanya. Yes. Tiket pesawat domestik Indonesia. Yang harganya bisa lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Yang bikin relawan bencana harus muter lewat Malaysia dulu baru bisa ke Aceh. Yang udah dikeluhkan jutaan orang tapi tidak pernah beneran berubah. Gw udah baca risetnya. Gw udah cek datanya. Dan sekarang gw mau cerita ke lo semua, pelan-pelan, dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kenapa ini terjadi dan siapa yang sebetulnya diuntungkan dari penderitaan kita bersama. 🧵 <a target="_blank" href="https://twitter.com/rayestu/status/2043665553878114330" color="blue">x.com/rayestu/status…</a>

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Dulu, langit Indonesia pernah ramai. Tahun 2004, ada 27 maskapai yang terbang di Indonesia. Dua puluh tujuh. Artinya ada persaingan, ada pilihan, dan harga bisa ditekan karena masing-masing maskapai harus rebutan penumpang. Tapi kemudian satu per satu mereka rontok. Batavia bangkrut. Adam Air jatuh. Mandala tutup. Merpati almarhum. Yang survive tinggal dua grup besar: Garuda Group dan Lion Group. Lalu November 2018, sesuatu yang sangat krusial terjadi. Citilink yang merupakan anak usaha Garuda bikin kerja sama operasi alias KSO dengan Sriwijaya Air. Artinya secara praktis, Garuda Group sekarang juga ikut mengatur jadwal dan rute Sriwijaya. Hasilnya? Garuda Group plus Sriwijaya menguasai 45,7% pasar. Lion Group menguasai 50,74% pasar. Total dua grup ini: 96% dari seluruh penerbangan domestik Indonesia. Sisanya yang 4% diperebutkan oleh semua maskapai lain yang masih hidup dan masih berusaha nafas.

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Sekarang gw minta lo bayangkan sesuatu. Di kota lo cuma ada dua warung nasi. Dan dua-duanya ternyata dimiliki oleh satu keluarga besar. Kira-kira, mereka bakal banting harga saingan satu sama lain, atau mereka bakal kompak netapkan harga tinggi dan saling senyum manis? Jawabannya jelas. Dan itu persis yang terjadi di langit Indonesia. Setelah KSO November 2018 itu, tiba-tiba saja Januari 2019, Lion Group, Garuda Group, dan Sriwijaya secara serentak menghapus bagasi gratis dan menahan harga peak season di musim sepi. Serentak. Bareng-bareng. Di waktu yang persis sama. Kayak udah diatur. Riset LPEM FEB UI (2019) mencatat betapa brutalnya dampaknya dalam hitungan bulan saja: 1,8 juta penumpang hilang dari Oktober 2018 ke Januari 2019. Hampir 8 juta potensi penumpang lenyap di kuartal pertama 2019 dibanding tren jangka panjang sebelumnya. Perlu di camkan bahwa Itu bukan orang yang pindah ke maskapai lain, mereka adalah orang yang batal terbang sama sekali. Yang milih naik kereta, naik kapal, atau diam di rumah. Karena tiket pesawat tiba-tiba tidak terjangkau...

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Dan ini, saudara-saudara, adalah bagian yang paling bikin gw pengen tidur sambil nangis. Januari 2026, Menkes Budi Gunadi Sadikin bicara di rapat DPR. Kemenkes tiap dua minggu kirim 700 sampai 800 relawan kesehatan ke Aceh untuk bantu korban bencana. Tapi tiket Jakarta-Aceh waktu itu bisa tembus Rp 10 juta. Solusinya? Para relawan itu diterbangkan ke Kuala Lumpur dulu. Baru dari sana lanjut ke Aceh. Total tiket via Malaysia lebih murah dari tiket domestik langsung. Relawan berseragam biru Kemenkes sempat dikira orang Malaysia karena mereka memang baru turun dari pesawat Malaysia. Relawan bencana Indonesia harus muter ke luar negeri dulu untuk masuk ke wilayah Indonesia sendiri. Karena tiket domestiknya tidak terjangkau. Gw minta lo duduk sebentar dan benar-benar merasakan betapa absurdnya kalimat itu.

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

"Ya wajar lah, avtur mahal, Indonesia kan kepulauan, operasionalnya susah." Ini narasi yang selalu didengungkan. Dan gw paham kenapa banyak yang percaya, karena kedengarannya masuk akal. Tapi gw minta lo perhatiin dua hal yang tidak bisa dibantah siapapun. Pertama, soal relawan Kemenkes yang tadi gw ceritain. Kalau masalahnya murni avtur dan geografi, kenapa terbang lewat Malaysia justru lebih murah? Pesawat Jakarta-Kuala Lumpur juga pakai avtur yang sama. Pilotnya juga manusia biasa. Pesawatnya juga Boeing atau Airbus yang sama. Bedanya cuma satu: Rute internasional tidak dikenakan PPN 11%, tidak dikekang tarif batas bawah, dan dilayani maskapai yang bersaing ketat satu sama lain. Kedua, coba lo iseng buka aplikasi tiket pesawat sekarang. Cari rute domestik, Jakarta ke Bali misalnya, lalu bandingkan harga Lion Air, Garuda, Batik Air, Citilink. Lo akan menemukan sesuatu yang aneh: Harganya mirip-mirip semua. Tidak ada yang berani jual jauh lebih murah dari yang lain. Sekarang coba cari Jakarta ke Singapura. Lo akan menemukan variasi yang jauh lebih besar, ada yang murah banget kalau lo booking jauh-jauh hari, ada promo, ada perang harga antar maskapai. Riset LPEM FEB UI 2019 mengkonfirmasi ini dengan data: Variasi harga tiket domestik empat kali lebih kecil dibanding tiket internasional. Itu bukan karena Indonesia kepulauan. Itu karena di rute domestik tidak ada kompetisi, jadi tidak ada yang perlu banting harga untuk rebut penumpang. Avtur mahal itu benar. Geografi kepulauan itu fakta. Tapi itu bukan alasan kenapa harga tiket domestik nyaris seragam antar maskapai. Itu dua hal yang berbeda, dan selama ini sengaja dicampur aduk supaya lo nggak nanya lebih jauh.

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Izinkan gw jelaskan satu per satu, dengan sabar, siapa dan apa yang sebetulnya biang keroknya. Penyebab pertama adalah pajak yang tidak masuk akal. Tiket pesawat domestik kena PPN 11%. Tiket internasional? Bebas PPN. DPR sendiri mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih mengenakan PPN untuk tiket domestik. Mayoritas negara justru membebaskan pajak ini karena penerbangan dianggap sebagai layanan publik yang vital, seperti jalan tol yang harusnya bisa diakses semua orang. Ilustrasinya begini. Tiket CGK ke Banda Aceh ada yang seharga Rp 2,894 juta, itu bukan semuanya masuk ke maskapai. Dari angka itu, sekitar Rp 443 ribu langsung lari sebelum maskapai dapat sepeser pun: Rp 269.588 buat PPN yang masuk kas negara, Rp 168.720 buat biaya layanan bandara, dan Rp 5.000 buat iuran asuransi wajib. Sisanya baru ke maskapai, dan dari situ maskapai masih harus bayar avtur, sewa pesawat, gaji pilot, perawatan, dan semua biaya operasional lainnya. Jadi lo sebagai penumpang domestik menanggung pajak 11% yang tidak dikenakan sama sekali ke penumpang internasional. Dua orang naik pesawat dari Jakarta, satu ke Singapura satu ke Bali, yang ke Bali bayar pajak lebih banyak. Masuk akal dari mana? Dan ini yang paling bikin geleng kepala soal respons pemerintah terhadap kenaikan avtur April 2026: Pemerintah menggelontorkan PPN DTP alias PPN Ditanggung Pemerintah sebesar Rp 2,6 triliun untuk dua bulan supaya kenaikan tiket "dibatasi" di angka 9 sampai 13 persen. Yang mau gw tanyakan adalah: Duit Rp 2,6 triliun itu asalnya dari mana? Dari pajak lo juga. Jadi lo dipajaki lewat tiket pesawat, lalu pajaknya dipakai untuk mensubsidi harga tiket supaya lo mau naik pesawat lagi. Lingkaran yang sangat efisien untuk semua pihak kecuali lo.

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Penyebab kedua adalah bea masuk suku cadang yang mencekik. Sekitar 70% suku cadang pesawat Indonesia masih harus diimpor. Dan bea masuknya mahal. Artinya biaya perawatan pesawat jadi sangat tinggi, dan itu tentu saja dibebankan ke harga tiket. Negara lain seperti Singapura dan Malaysia membebaskan atau sangat meringankan bea masuk suku cadang pesawat. Hasilnya biaya operasional mereka lebih rendah, dan itu dilimpahkan ke penumpang dalam bentuk harga tiket yang lebih manusiawi. Penyebab ketiga adalah maskapai kita sendiri yang tidak efisien tapi tidak mau berbenah. Data laporan keuangan yang dianalisis LPEM FEB UI menunjukkan hal yang mengejutkan. Biaya operasional penerbangan Garuda Indonesia mencapai 58 sampai 60 persen dari pendapatan, sementara rata-rata global hanya sekitar 50 persen. Biaya sewa pesawat juga 20 sampai 25 persen dari total biaya. Terlalu besar untuk ukuran sebuah maskapai yang sehat. Tapi alih-alih berbenah ke dalam dan potong pemborosan, solusi yang dipilih adalah menaikkan harga tiket. Dan meminta pemerintah menetapkan tarif batas bawah supaya kompetitor tidak bisa jual lebih murah.

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Penyebab keempat adalah tarif batas bawah, regulasi yang terlihat melindungi tapi sebetulnya mengunci harga di level tinggi. Pemerintah menetapkan harga minimum yang tidak boleh dilanggar maskapai manapun. Artinya bahkan kalau ada maskapai yang lebih efisien dan mau jual lebih murah, mereka tidak boleh. Dilarang oleh regulasi. Alasannya kata pemerintah: Supaya maskapai tidak potong biaya keselamatan demi mengejar harga murah. Kedengarannya mulia sekali. Tapi riset LPEM FEB UI membandingkan data kecelakaan pesawat versus biaya operasional dari 40 maskapai global, dan hasilnya: Tidak ada korelasi antara harga tiket murah dan tingkat kecelakaan. Ryanair murah sekali dan tidak pernah punya kecelakaan fatal. EasyJet juga. JetBlue juga. Mereka murah bukan karena memangkas keselamatan. Mereka murah karena efisien dalam hal yang lain, seperti kursi lebih rapat, proses boarding lebih cepat, tidak ada makanan gratis. Jadi argumen keselamatan itu tidak sepenuhnya benar. Penyebab kelima adalah pintu masuk yang sengaja dibuat sangat sempit untuk pemain baru. UU Penerbangan No. 1 Tahun 2009 mensyaratkan maskapai baru wajib punya minimal 10 pesawat, dan 5 di antaranya harus dimiliki sendiri, bukan disewa. Beli 5 pesawat baru itu butuh dana ratusan juta dolar. Itu modalnya konglomerat kakap, bukan pengusaha biasa yang mau coba peruntungan di industri ini. Bandingkan dengan negara tetangga. Vietnam cukup 2 pesawat untuk mendirikan maskapai baru. Malaysia dan Thailand 3 pesawat. Indonesia punya syarat paling ketat di seluruh kawasan ASEAN. Akibatnya tidak ada pemain baru yang bisa masuk dan menantang Garuda-Lion. Pasar terproteksi bukan oleh persaingan yang sehat, tapi oleh regulasi yang sepertinya memang dirancang untuk menjaga status quo.

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Dan satu lagi: Soal modal asing, Indonesia juga paling protektif di ASEAN. Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang punya aturan single domestic majority. Artinya satu entitas berkewarganegaraan Indonesia harus menjadi pemegang saham terbesar di maskapai manapun. Investor asing yang mau masuk dan bawa modal segar untuk bikin maskapai baru atau menyuntik modal yang ada, dipersulit secara sistematis. Hasilnya maskapai domestik kekurangan modal, tidak bisa beli pesawat baru, tidak bisa efisien, dan tentu saja tidak bisa turunkan harga.

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Sekarang gw mau tanya kepada lo: Kenapa Vietnam, India, dan Malaysia bisa, tapi Indonesia tidak? Vietnam: VietJet Air lahir tahun 2011 setelah Vietnam meliberalisasi aturan penerbangannya. Sekarang jadi salah satu LCC terbesar di Asia Tenggara dan tiket domestik Vietnam jauh lebih terjangkau. India: IndiGo lahir dari liberalisasi tahun 2003. Sekarang jadi maskapai terbesar di Asia Selatan dari sisi jumlah penumpang. Tiket domestik India jauh lebih murah secara relatif terhadap pendapatan masyarakatnya dibanding Indonesia. Malaysia: AirAsia lahir dari open sky policy awal 2000-an. Tony Fernandes beli maskapai yang hampir bangkrut seharga 1 ringgit Malaysia, dan karena ada kompetisi yang dibuka lebar, dia bisa membangun dari nol dan membuat "now everyone can fly" menjadi kenyataan bagi jutaan orang Asia Tenggara. Tiga negara ini ada di kawasan yang sama dengan kita. Menggunakan avtur dengan harga yang tidak jauh berbeda. Punya tantangan geografinya masing-masing. Tapi tiket mereka lebih murah karena satu hal saja: Ada kemauan politik untuk membuka persaingan, bukan menutupnya.

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Ada dampak yang paling tidak kelihatan tapi paling menghancurkan: Ekonomi daerah yang terus tertinggal. Bayangin lo itu pengusaha di Manado, Ambon, atau Jayapura. Biaya logistik dan mobilitas lo jauh lebih mahal dari pengusaha di Jawa. Bukan karena lo kurang pintar atau kurang kerja keras. Tapi karena 55 persen rute domestik Indonesia sejak 2019 sudah punya indeks konsentrasi pasar di level maksimum, artinya monopoli total: Satu maskapai saja yang terbang di rute itu, tidak ada pilihan lain, dan mereka bisa netapkan harga sesuka hati. Dan kondisi ini tidak berubah sampai sekarang. Kenaikan avtur April 2026 justru memperparah ketimpangan itu karena rute-rute ke Indonesia Timur yang sudah monopoli dari dulu, kini harganya semakin tidak terjangkau tanpa ada tekanan kompetisi apapun yang bisa menahannya. Data penumpang per kapita tahun 2017: Indonesia 0,42 penerbangan per orang per tahun. Malaysia lebih dari 1. Singapura 6,71. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi terbesar di ASEAN. Harusnya jadi pasar penerbangan paling aktif dan paling dinamis di kawasan. Tapi penumpang per kapitanya yang terendah karena harganya tidak pernah terjangkau untuk kebanyakan rakyatnya.

Avelino Guido

@AvelinoGuido28

Kesimpulannya sederhana sekali, saudara-saudara. Tiket pesawat mahal bukan karena Indonesia memang susah. Bukan karena avtur. Bukan karena geografi kepulauan. Semua itu adalah narasi yang sangat berguna bagi mereka yang diuntungkan kalau lo percaya bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa diubah. Yang sebetulnya terjadi adalah: Ada dua grup maskapai yang menguasai 96 persen langit Indonesia, dilindungi oleh regulasi yang mempersulit pesaing baru masuk, dibantu tarif batas bawah yang mengunci harga tinggi, dan didukung oleh struktur pajak yang justru memukul penumpang domestik lebih keras dari penumpang internasional. Dan setiap kali ada krisis baru seperti lonjakan avtur April 2026, narasi "ya wajar lah" itu semakin mudah dijual. Padahal krisis itu hanya mengekspos lebih telanjang betapa rapuhnya industri yang dari dulu memang tidak pernah dibangun di atas kompetisi yang sehat. Langit Indonesia milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik dua grup konglomerat. Sumber: LPEM FEB UI Working Paper 041 (2019), <a target="_blank" href="http://Bisnis.com" color="blue">Bisnis.com</a> (Apr 2026), GoodStats (Apr 2026), CNBC Indonesia dan Media Indonesia (Jan 2026), DPR RI (Jan 2026), Databoks/Traveloka (Mei 2026).